Selasa, 24 Maret 2009

BHP

Seluruh Materi UU BHP Digugat
[24/3/09]

Pemohonnya terdiri dari mahasiswa, guru, dosen, orang tua murid, pegawai swasta, yayasan pendidikan, dan pusat kegiatan belajar.

Disahkan menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2009, Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) terus menuai kritik dan gugatan. Ancaman sejumlah pihak untuk membawa UU BHP ke Mahkamah Konstitusi sudah terbukti. Salah satunya datang dari Koalisi Pendidikan. Tim Advokasi Koalisi Pendidikan mendaftarkan secara resmi permohonan judicial reviewUndang-Undang BHP ke Mahkamah Konstitusi, Selasa (24/3) siang. Januari lalu, Education Forum (EF)bersama dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), dan Tim Advokasi Masyarakat untuk Pendidikan Gratis juga melakukan upaya serupa.

 

Bedanya, kali ini Koalisi Pendidikan menggugat seluruh materi UU BHP. Bahkan gabungan sejumlah pihak ini turut mempersoalkan konstitusionalitas pasal 53 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal ini menyebutkan: “Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan Pemerintah atau masyakat berbentuk badan hukum pendidikan”.

 

Pemohon berkeyakinan bahwa jiwa dan semangat pendidikan yang dianut baik UU Sisdiknas maupun UU BHP tidak sejalan dengan paradigma pendidikan yang dianut UUD 1945. Kebijakan yang dipilih dalam kedua wet tadi dianggap berdampak luas pada  aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan.”Pilihan kebijakan pendidikan yang kami gugat,” ujar Taufik Basari, Koordinator Tim Advokat Koalisi Pendidikan, usai mendaftarkan permohonan.

 

Tim Advokad ini mewakili pemohon prinsipal yang terdiri dari mahasiswa, guru, dosen, orang tua murid, pegawai swasta, Yayasan Sarjana Wiyata Tamansiswa Yogyakarta, Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Para pemohon ini meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan seluruh materi UU BHP bertentangan dengan UUD 1945, dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. “Yang dipersoalkan para pemohon bukan pada bagaimana sistem badan hukum pendidikan diatur dalam UU BHP, melainkan lebih mendasar lagi pada pilihan kebijakan Pemerintah dan DPR,” jelas Taufik Basari.

 

Diundangkan dan mulai berlaku pada 16 Januari 2009, UU No. 9 Tahun 2009 terdiri dari 69 pasal. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah dibuat paling lambat dua tahun kemudian.

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh hukumonline, setidaknya ada lima argumentasi yang coba dibangun pemohon untuk mengajukan judicial review Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan UU BHP.

 

Pertama, sistem BHP pada UU BHP mereduksi kewajiban konstitusional dan tanggung jawab negara untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang dapat mencerdaskan seluruh bangsa. Syarat utama adalah seluruh warga negara tanpa kecuali memiliki akses terhadap pendidikan.

 

Kedua, sistem BHP dalam UU BHP telah mendorong komersialisasi dan liberalisasi pendidikan. Para penyusun UU BHP telah berkali-kali membantah tudingan ini karena UU BHP justeru memberikan kemudahan kepada warga yang tidak mampu secara ekonomi tetapi berpotensi di bidang pendidikan. Namun, menurut para pemohon, DPR dan Pemerintah telah menempatkan penyelenggara pendidikan sebagai pelaku pasar. Pemerintah sebagai penyangga utama dunia pendidikan malah hanya diposisikan sebagai fasilitator.

 

Ketiga, UU BHP memposisikan ‘modal’ sebagai mitra utama penyelenggara pendidikan. Tanpa ‘modal’ mustahil menyelenggarakan pendidikan. UU BHP menekankan tata kelola keuangan sebagai dasar mengembangkan pendidikan.

 

Keempat, BHP memberatkan masyarakat dan peserta didik karena tidak memberi tempat kepada orang miskin yang kurang atau tidak berprestasi. UU BHP hanya menjamin orang miskin yang prestasi akademiknya bagus. Kalau paradigma UU BHP dianut, maka selamanya orang miskin yang kurang berprestasi akan sulit mengakses pendidikan. Padahal tujuan mencerdaskan bangsa tidak boleh dikotori oleh diskriminasi.

 

Kelima, terkait dengan poin keempat tadi, BHP mempersempit akses warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan terkesan hanya untuk orang yang mempu secara ekonomi. Sekalipun UU BHP memberi jatah kepada orang miskin, jatah itu terbatas pada mereka yang berprestasi.

sumber   :  Hukumonline.com

Rabu, 04 Maret 2009

Senin, 02 Maret 2009

Seminar sosialisasi Pemilu

BEMFHukum Universitas HKBP nommensen akan mengadakan seminar tentang Sosialisasi uu no 10 2008 tentang tata cara pemilihan umum pada

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Maret 2009
Pukul : 10.00 - 14.00 Wib
Tempat : Perpustakaan Universitas HKBP Nomensen Medan
Jl. Sutomo No. 4 A Medan.
Pembicara :Irham Buana Nasution,SH,MH
(ketua KPUD SUMUT)
DR.Budiman Sinaga,SH,MH
(Dosen FH Nommensen)
DR.drs.Toni situmorang MA
(dosen FISIP USU)

untuk pendaftaran
Hubungi : 081362215965 (Melvin)